DPR Setujui 4 Jurus Skema Efisiensi Program MBG, Badan Gizi Diminta Tajamkan Data Penerima
--
ROOT PARAPLOU - Komisi IX DPR menyetujui empat skema efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan Badan Gizi Nasional. Penataan ulang yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun ini mencakup evaluasi penerima manfaat hingga pengelompokan satuan pelayanan gizi di daerah.
Langkah besar diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara tanpa harus mengorbankan keberlangsungan program jaminan sosial. Komisi IX DPR RI secara resmi memberikan lampu hijau terhadap empat skema efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga: Respons Istana Terkait Kasus SPPI: Investigasi Medis Kasus Latsarmil Kemhan Tetap Berjalan
Baca juga: Penemuan Jenazah Wanita Bersimbah Darah di Putat Jaya Surabaya, Wanita 51 Tahun Tewas di Kamar Kos
Baca juga: Mbak Fitri Sakit Apa? Bongkar Pesugihan Artis di Gunung Kawi, Begini Kondisinya Sekarang!
Kebijakan penataan ulang tata kelola logistik pangan ini diproyeksikan mampu memotong anggaran belanja negara dan menghemat APBN hingga mencapai Rp40 triliun. Langkah penghematan komprehensif ini disepakati menyusul adanya penyesuaian pagu anggaran program MBG secara nasional.
Di bawah kepemimpinan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, lembaga tersebut bergerak cepat melakukan audit menyeluruh atas efektivitas operasional di lapangan. Hasilnya, ditemukan ruang efisiensi signifikan yang dapat dioptimalkan agar alokasi dana negara menjadi tepat sasaran.
Empat strategi utama yang disetujui oleh DPR meliputi evaluasi ketat terhadap profil penerima manfaat, di mana penyaluran bantuan makanan ke depan akan difokuskan secara selektif kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.
